depokklik.com — Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri tak menemukan adanya unsur tindak pidana pada Sri Mulyani dalam perkara dugaan korupsi dalam penjualan kondensat. “Sementara ini tidak ada unsur tindak pidana pada Bu Sri Mulyani,” ujar Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edison Simanjuntak di kantornya, Selasa (9/6/2015). Hal itu didapatkan berdasarkan pemeriksaan Sri pada Senin …

depokklik.com — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 telah terlaksana. Provinsi Jawa Barat menjadi yang pertama di Indonesia menggelar Musrenbang secara virtual. Dalam musyawarah tersebut, Pemerintah Kota Depok mengajukan bantuan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk sektor pendidikan. “Kami telah mengutarakan niat tersebut kepada Wakil Gubernur Jawa Barat, nantinya akan digunakan untuk dana …

depokklik.com — Kemeriahan Festival Industri Kreatif yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok masih terus berlanjut. Salah satu rangkaian acara yang turut menyumbang kemeriahan tersebut ialah lomba make up dan hijab stylish. Lomba yang diikuti oleh 10 pasang peserta itu diadakan di dekat lapangan Balai Kota Depok. Para peserta diminta untuk mengkreasikan hijab dan make up sesuai …

depokklik.com — Untuk mendorong perkembangan industri kreatif, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok terus memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan industri kreatif. Hal itu terbukti pada tanggal 4-7 Juni 2015 yang lalu Disperindag telah berhasil menggelar Festival Industri Kreatif, yang di dalamnya banyak menggelar hasil kreatif anak muda Depok dengan berbagai produknya. Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Kota …

depokklik.com — Anggota DPRD Kota Depok, Edi Sitorus meminta Pemkot Depok agar menunda pembangunan gedung Pasar Cisalak itu di tahun 2015 ini. Sebab, kata Edi, pembangunan gedung pasar diprediksi tidak akan selesai sampai akhir tahun 2015 ini. Apalagi, kata dia, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail akan memasuki masa akhir jabatannya yang berakhir Januari 2016, di mana saat itu semua …

depokklik.com — Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) Herminus Koto mendesak Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail untuk segera melakukan pencepatan pencairan anggaran kerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok sebesar Rp 9,5 miliar yang diajukan tersebut. Pasalnya, keterlambatan pencairan dana itu melanggar ketetapan KPU Pusat terkait batas waktu pencairan kegiatan Pilkada pada 3 Juni 2015, lalu. Dan itu juga …

depokklik.com — Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari mengatakan, pihaknya tidak ingin menahan pengesahan dana tambahan. Hanya saja, pihaknya meminta agar penyelenggara pilkada lebih transparan terhadap alokasi penambahan yang cukup besar itu. “Kami masih merasa ada beberapa item yang perlu dibahas lebih detail lagi. Kalau berbicara anggaran maka harus transparan karena ini tidak sedikit dananya dan kami ingin tepat …

depokklik.com — Memasuki bulan kedelapan era pemerintahannya, Presiden Joko Widodo dan menteri dalam Kabinet Kerja dianggap menghadapi perjudian yang cukup berbahaya. Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo. Menurut dia, naiknya harga kebutuhan pokok benar-benar menjadi ujian bagi daya tahan rakyat. Menurut dia, kenaikan itu disebabkan kebijakan politik ekonomi Jokowi yang menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM). …

depokklik.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memuji sikap mantan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan yang mengambil tanggung jawab penuh atas dugaan kasus korupsi proyek pembangunan 21 gardu induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN senilai Rp 1,06 triliun. Bahkan, Wapres mengatakan bangga dengan sikap Dahlan itu. “Saya bangga soal Pak Dahlan karena dia mengambil alih tanggung jawab. Beda dengan …

depokklik.com — Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Dahlan Iskan menerima status tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terhadap dirinya dalam kasus korupsi proyek pembangunan 21 gardu induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN senilai Rp 1,06 triliun. Ia mengambil tanggung jawab karena dirinya sebagai kuasa pengguna anggaran proyek yang dimulai 2011 itu. “Penetapan saya sebagai tersangka …