depokklik.com – Kasus Djoko Tjandra kembali menyeruak ke publik setelah ditemukan jejak buron itu pada 8 Juni 2020. Djoko Tjandra diketahui merupakan buronan kasus pengalihan hak tagih utang Bank Bali. Djoko dinilai bisa bebas keluar masuk Indonesia meski statusnya buron. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Nurul Ghufron menyatakan, KPK siap turun tangan bila ada dugaan suap di balik …

depokklik.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta aparat yang bertugas di Papua tak mudah terpancing provokasi yang dilakukan sejumlah pihak sehingga melakukan tindakan yang berlebihan. “Saya tahu tugas saudara-saudara berat, tapi pesan saya, bertindaklah secara hati-hati. Jangan terpancing melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar HAM,” ujar Mahfud saat berkunjung ke Timika, Papua, sebagaimana dikutip dari Antara, …

depokklik.com — Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu dilaksanakan secara professional. Hal itu dilakukan agar dalam mengelola modal negara, manajemen BUMN dituntut profesional dan bersinergi membangun bangsa. Begitu juga dengan penunjukan direktur, pengurus, maupun komisaris harus dilakukan secara professional. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron mengingatkan agar BUMN dikelola secara profesional. Ghufron mengatakan, salah satu indikator pengelolaan yang …

depokklik.com — Kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 tampaknya akan dibongkra oleh mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Wahyu mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atau pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum. Saat ini, Wahyu Setiawan berstatus sebagai terdakwa kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024. “Betul, jadi itu diajukan pada saat sidang …

depokklik.com —- Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima Tim Riset Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2020) siang. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi meminta kepada Tim Riset Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran untuk dapat menyelesaikan vaksin selama 3 bulan. Namun Tim tidak menyanggupi. Demikian diungkapkan Koordinator Uji Klinis Vaksin Covid-19 yang juga Ketua Tim Riset Kusnandi Rusmil, usai pertemuan. …

depokklik.com – Horeee…!!! Kabar gembira bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)! Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan pemberian gaji ke-13 PNS dimasukkan dalam program stimulus perekonomian di tengah Pandemi Covid-19. “Pemerintah anggap pelaksanaan gaji ke 13 sama dengan THR bisa dilakukan dan bisa jadi bagian stimulus ekonomi,” kata Sri Mulyani, Selasa (21/7/2020). Sri Mulyani berharap, dengan adanya gaji ke-13 ini, akan …

depokklik.com – Pembentuk Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), tampaknya mengundang kecurigaan dari ekonom senior Rizal Ramli (RR). Salah satu nama yang dipercaya mengisi jabatan strategis dalam Satgas ini adalah Raden Pardede. Raden diangkat Jokowi sebagai Sekretaris Eksekutif. Untuk diketahui, Raden pernah berperan penting dalam pengucuran bailout Bank Century Rp6,7 triliun yang …

depokklik.com — Presiden Jokowi membubarkan Gugus Tugas Covid-19 yang selama ini dipimpin oleh Doni Monardo dalam menanggulangi penyebaran virus corona. Presiden Jokowi membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan diganti dengan komite baru. Presiden Joko Widodo membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pembubaran ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. …

depokklik.com — Mendikbud Nadiem Makarim memberikan dana hibah puluhan miliar kepada Yayasan Bhakti Tanoto dan Yayasan Putera Sampoerna dalam Program organisasi Penggerak. Mendikbud Nadiem Makarim memberikan dana hibah puluhan miliar kepada Yayasan Bhakti Tanoto dan Yayasan Putera Sampoerna dalam Program organisasi Penggerak. Tindakannya tersebut mendapatkan kritikan dari kalangan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dikritik karena memberikan dana puluhan miliar …

depokklik.com — (Jakarta) – Penggunaan slogan Merdeka Belajar oleh Kemendikbud, yang telah dipatenkan pihak swasta mengundang protes Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). FSGI merekomendasikan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak menggunakan slogan Merdeka Belajar dalam kebijakannya. “FSGI juga mendesak Kemendikbud untuk membatalkan penggunaan “Merdeka Belajar” di berbagai program Kemendikbud dan mencabut Surat Edaran No 1/2020 serta Permendikbud No 22/2020,” …